Polisi Serahkan SPDP Kasus KM Sinar Bangun ke Kejaksaan


Lia Cikita 2018-07-02 17:18:28 Nasional 30 kali

Pencarian korban KM Sinar Bangun (Foto: istimewa)

Medan, Kabar28.com, - Penyidik Polda Sumatera Utara (Sumut) telah menyerahkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) dalam kasus dugaan kelalaian dan penyalahgunaan wewenang terkait insiden tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada 18 Juni 2018 lalu. Di mana, dalam insiden itu tiga orang dinyatakan tewas dan 164 orang masih hilang.

Kepala Seksi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, SPDP yang telah diserahkan itu untuk empat nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden tersebut. Yakni, sang nakhoda kapal, Poltak Soritua Sagala; Kepala Pos Pelabuhan Simanindo, Kabupaten Samosir, Golpa F Putra; Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Kabupaten Samosir, Rihad Sitanggang; dan anggota Kapos Pelabuhan Simanindo, Karnilan Sitanggang.

"Ya, sudah kita terima SPDP tersangka kasus Sinar Bangun. Namun, belum ditunjuk Jaksa Penuntut Umum, karena masih dibagian sekretariat Kejati Sumut. Belum ada disposisi untuk untuk JPU-nya dari Pak Kajati," kata Sumanggar, Senin (2/7/2018).

Sumanggar mengatakan, sudah ada koordinasi bersama dalam kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun itu, antara Polda Sumut dengan Kejati Sumut. Namun, ia menjelaskan, berkas diterima pihak Kejaksaan baru sebatas SPDP, belum berkas perkara milik tersangka.

"Ini kasus nasional, pastinya dilakukan koordinasi bersama. Kasus ini, menjadi penanganan khusus dan menjadi atensi kita pihak Kejaksaan," kata Sumanggar.

Selain empat tersangka itu, pihak Polda Sumut juga menetapkan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Samosir, Nurdin Siahaan sebagai tersangka dalam kasus itu. Namun, Sumanggar mengakui jika mereka belum menerima SPDP miliki Nurdin Siahaan dari pihak penyidik kepolisian.

"Belum, nanti bila ada perkembangan saya kabari lagi kepada rekan-rekan media lah," sebut Sumanggar.

Dalam kasus ini, seluruh tersangka dijerat ‎ dengan Pasal 302 dan atau 303 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo Pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara‎ dan denda sebesar Rp1,5 miliar.

‎Untuk saat ini, Tim SAR Gabungan baru berhasil mengevakuasi 24 orang. Sebanyak 21 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 3 orang dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian, 164 orang masih menyatakan hilang sampai saat ini.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close