Bawaslu Terima Laporan 40 Kasus Money Politics


Lia Cikita 2018-06-30 14:23:33 Nasional 68 kali

Pekerja menyiapkan kotak surat suara Pilkada untuk didistribusikan di Gudang logistik KPU Medan, Sumatera Utara, Jumat (22/6/2018). KPU Sumut mendistribusikan logistik ke 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumut untuk Pilkada serentak pada 27 Juni 2018.(foto:istimewa)

Jakarta, Kabar28.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan Bawaslu menerima 40 laporan terkait money politics di Pilkada Serentak 2018.

"Dari seluruh Indonesia, kami mendapat 40 laporan soal money politics, 37 di antaranya yang kami tindak lanjuti," kata Fritz saat menjadi pemateri diskusi Polemik bertema 'Pilkada, Kotak Kosong dan Pilpres' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/6/2018).

"Terbanyak ada di Sulawesi Selatan 8 kasus, Sumut (Sumater Utara) 7 kasus, Lampung 7 kasus, Jatim (Jawa Timur) juga ada," katanya menambahkan.

Fritz juga mengatakan bahwa akan ada pemungutan suara ulang di sejumlah daerah karena terdapat pelanggaran adminiatrasi dan pidana yang diperoleh dari evaluasi 8300 TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Namun, dia mengakui pelanggaran yang mendominasi adalah pelanggaran administrasi.

"Misalnya TPS tidak dibuka pukul 07.00, KPPS tidak memberi arahan, lalu ada KPPS yang memberi arahan untuk memilih paslon tertentu daftar DPT tidak ditaruh di depan TPS. Kami menemukan sampai Kamis sore ada 1700an pelanggaran," ucapnya menjelaskan.

Selain itu, lanjut Fritz, akan ada 110 TPS yang direkomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

"Sampai hari ini ada rekomendasi 110 TPS akan pemungutan suara ulang. Bisa masalah keamanan, seperti ada penembakan. Kemudian banjir di Sumatera, yang paling banyak adalah masalah DPT," tandasnya.

sumber:kompas.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close