Kedapatan Unggah di Medsos, Pemilik Akun Terancam Dipidana


Arie Perdana Putra 2018-06-28 18:44:52 Prabumulih 430 kali

Screnshoot akun FB atas nama Rita Tantowi

PRABUMULIH, Kabar28.com,- Imbauan Bawaslu Sumsel tentang pemilih dilarang mendokumentasikan pilihannya, maupun proses pencoblosan saat pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018, nampak belum dicermati oleh banyak masyarakat di kota Prabumulih.

Buktinya, salah satu pemilih kedapatan memfoto surat suara usai mencoblos, yang dipostingnya di media sosial facebook atas nama akunnya Rita Tantowi. Hal itupun diketahui segera dilaporkan oleh tim relawan kotak kosong ke Panwaslu Kota Prabumulih dan Bawaslu Sumsel.

Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi ketika dikonfirmasi siang kemarin (28/6) mengaku, sudah melihat bentuk postingan di media sosial akun facebook atas nama Rita Tantowi. Hal itu pun, katanya jelas telah melanggar azas Pemilu.

“Ini melanggar azas Pemilu, jelas ini kan yang bersifat rahasia. Menyebarkan foto surat suara saat di bilik suara melanggar regulasi yang ada, dan bisa mendapat sanksi pidana minimal satu tahun,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, hal tersebut diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

“Komisi Pemilihan Umum se-Sumsel telah melarang pemilih memfoto surat suara saat mencoblos, apalagi sampai dipublikasikan ke media sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan dia, dalam Pasal 17 T Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara menyebutkan, mengingatkan dan melarang pemilih membawa telepon genggam dan atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

“Larangan itu untuk mencegah terjadinya transaksi atau jual beli suara,” sambung Junaidi.

Hak suara itu merupakan rahasia, lanjutnya jika disebarkan maka hal tersebut sudah mencoreng makna dari prinsip rahasia, jujur dan adil. Selain itu, hal tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, menyebutkan ada sanksi bagi pemilih yang memberitahukan pilihannya ke orang lain.

"Bila dikembangkan bisa berujung pada dugaan pidana. Mari kita wujudkan pilkada yang jujur dan bersih,” tandasnya.

Sementara itu, salah satu tim relawan, Riki mengaku sekitar 13 menit pencoblosan ia mendapati dan langsung melakukan screnshoot postingan tersebut dan telah melaporkannya ke pihaknya. "Semuanya sudah kita siapkan dan segera akan kita laporkan  selaku pihak untuk dapat diproses sebagaimana mestinya,” tukasnya. (old)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close