Demokrat: Duet JK-AHY Paduan Wisdom dan Passion


Mutiara Safitri 2018-06-28 15:18:46 Politik 59 kali

Agus Harimurti Yudhoyono (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,- Partai Demokrat (PD) makin mendorong duet Jusuf Kalla (JK)-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk Pilpres 2019 usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan masa jabatan presiden-wakil presiden. Duet JK-AHY dipandang Demokrat sangat pas.

"Putusan MK hari ini juga semakin menguatkan dan meyakinkan kami Partai Demokrat untuk mengusung Pak JK jadi calon presiden didampingi Mas AHY sebagai wakilnya di Pemilu 2019 nanti," ujar Ketua DPP PD Jansen Sitindaon kepada wartawan, Kamis (28/6/2018).

"Inilah paduan yang sangat komplit menurut kami, wajah moderat politik kita hari ini dan juga bertemunya wisdom (kebijaksanaan) dan passion (gairah)," imbuh Jansen.

Demokrat tak bisa mengusung sendiri capres-cawapres untuk 2019 karena terganjal aturan ambang batas pengajuan capres yang termaktub di UU Pemilu, yaitu 20% atau 25%. Meski demikian, Jansen yakin duet itu akan mendapat sambutan dari parpol lain. 

"Terkait dukungan politiknya, kami Demokrat yakin soal suara yang masih kurang 9 persen untuk melengkapi suara yang telah dimiliki Demokrat untuk mengusung pasangan ini. Akan mampu mencarinya dengan membangun komunikasi dengan partai lain yang seide dan sepahaman," tegas dia. 

Gugatan UU Pemilu yang ditolak MK ini dajukan Muhammad Hafiz, Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa, Perkumpulan Rakyat Proletar untuk Konstitusi.

Kuasa hukum penggugat, Dorel Amir sebelumnya mengatakan gugatan ini diajukan karena Jusuf Kalla, yang kini menjabat wapres, tidak bisa jadi peserta Pilpres 2019. 

JK tidak bisa jadi peserta pilpres karena terbentur konstitusi dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i.

Hakim konstitusi dalam pertimbangan menyebut MK berwenang mengadili permohonan a quo. Tapi karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

"Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini. 

Sumber : detik.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close