Soroti OTT Kepala Daerah, Bamsoet: Pilih Kandidat dengan Rasional


Lia Cikita 2018-06-24 20:31:38 Politik 33 kali

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Foto: istimewa)

Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 27 Juni mendatang. Dia berpesan agar warga menggunakan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah yang punya kompetensi.

"Pilkada serentak pada 171 daerah pemilihan (Dapil), Rabu (27/6) nanti, idealnya menghadirkan para abdi masyarakat yang punya kompetensi sebagai pemimpin daerah, paham manajemen birokrasi, visioner, bersih serta jujur, dan mau menanggalkan kepentingan pribadi serta kelompok demi semata-mata memprioritaskan kepentingan warga," kata Bamsoet kepada wartawan, Minggu (24/6/2018). 

"Maka, warga pemilih pun hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijaksana, berpijak pada independensi, pikiran jernih serta penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah. Utamakan rasionalitas dalam menggunakan hak pilih, karena yang dibutuhkan warga pemilih adalah pemimpin daerah yang mau melayani, bukan dilayani," sambungnya. 

Bamsoet kemudian menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) KPK ke 89 kepala daerah, yakni 18 gubernur dan 71 wali kota dan bupati. Tak hanya itu, dari data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), KPK mendapatkan 268 laporan dugaan korupsi yang dilakukan oknum calon kepala daerah, dan 34 di antaranya terindikasi kuat terlibat korupsi. 

"Fakta ini hendaknya juga menjadi perhatian bagi warga pemilih di 171 Dapil yang menyelenggarakan Pilkada. Para penggiat anti-korupsi di setiap daerah perlu menyosialisasikan informasi-informasi seperti ini agar bisa menjadi bahan pertimbangan atau renungan bagi warga pemilih," katanya. 

Bamsoet berharap hasil kerja KPK itu menjadi gambaran bagi masyarakat untuk tentang sosok kepala daerah. Dia juga menyoroti adanya masih adanya masyarakat yang memilih kepala daerah yang jelas-jelas terlibat korupsi. 

"Catatan KPK itu menghadirkan kesimpulan bahwa warga pemilih di sejumlah daerah telah melakukan kecerobohan ketika memilih kepala daerahnya. Buktinya, sosok yang mereka pilih kini justru jadi penghuni ruang tahanan KPK. Kalau belasan atau puluhan daerah pernah ceroboh memilih kepala daerah, 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak pada Rabu nanti diharapkan bisa belajar dari kecerobohan itu, dan tentu saja berkomitmen tidak melakukan kecerobohan yang sama," paparnya.

 

Bamsoet juga berpesan agar warga berhati-hati dengan janji manis yang diberikan kepala daerah. Dia pun meminta warga cermat terhadap sosok calon kepala daerah yang dipilihnya. 

"Artinya, semua janji itu bukan jaminan bahwa para kandidat bersungguh-sungguh ingin mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Dari rangkaian penangkapan KPK terhadap puluhan oknum kepala daerah itu, terdeteksi beberapa area rawan korupsi. Terakhir, KPK melihat ada sembilan titik yang dibidik oknum kepala daerah dan konco-konconya, meliputi tahap perencanaan APBD, pengganggaran APBD, pelaksanaan APBD (pengadaan barang dan jasa), perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian, pelayanan publik, serta proses penegakan hukum," paparnya. 

"Selain informasi dari KPK, di setiap daerah pun biasanya berseliweran cerita tentang perilaku tak terpuji kepala daerah dan para pejabat daerah setempat. Cerita-cerita itu pun patut dijadikan pertimbangan oleh warga pemilih. Jadi, gunakanlah hak pilih itu dengan bijaksana," sambungnya.

Dia mengatakan aparat terkait telah mengidentifikasi daerah-darah rawan Pilkada untuk memastikan pelaksanaan Pilkada aman. Bamsoet meminta warga tak perlu terprovokasi jika ada perbedaan.

"Pihak berwajib telah coba mengidentifikasi daerah-daerah rawan konflik dalam pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan perkiraan dari pihak berwajib itu, warga diharapkan lebih arif dan waspada. Tak perlu terprovokasi, karena setiap daerah telah memiliki pengalaman menyelenggarakan Pilkada. Pilkada yang aman, lancar dan damai mendatangkan banyak manfaat dibanding pemilihan yang diwarnai friksi-friksi," ucapnya.

Bamsoet juga menyoroti masih ada calon kepala daerah yang belum mumpuni atau memenuhi kompetensi untuk menjadi pemimpin publik. Untuk itu dia meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana dan obyektif.

"Kecenderungannya pun tetap sama pada Pilkada serentak tahun ini. Di sejumlah Dapil, warga pemilih masih harus menerima atau memilih pasangan kandidat dengan kualifikasi apa adanya. Maka, sangat penting bagi warga pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana, berpijak pada independensi, berpikir jernih serta penilaian obyektif terhadap kandidat," tutupnya.

 sumber:detik.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close