KPK: Politik Uang Indikasi Calon Kepala Daerah Korupsi Saat Menjabat


Lia Cikita 2018-06-24 18:11:13 Politik 61 kali

Ilustrasi KPK (Foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com - Di masa tenang Pilkada Serentak 2018, KPK turut berkomentar tentang politik uang. Bagi KPK, politik uang haram dilakukan, bukan hanya saat pemilu tetapi sampai kapanpun.

"KPK mengimbau agar pilihan masyarakat tidak terpengaruh dengan pemberian uang dari kandidat tertentu," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Minggu (24/6/2018).

Imbauan KPK itu sebenarnya sudah disampaikan sejak jauh hari dan tak bosan-bosannya diulang. Sebab, KPK telah ratusan kali menangani kasus korupsi kepala daerah yang sedari awal ternyata memang kerap bermain politik uang.

"Karena jika sejak awal politik uang sudah dilakukan, indikasi ke depan pelanggaran-pelanggaran yang lebih besar sangat mungkin terjadi, seperti korupsi saat menjabat," ucap Febri.

"KPK telah memproses seratusan kasus korupsi kepala daerah. Jika pada pilkada nanti kita dapat memilih calon kepala daerah yang berintegritas, ini dapat mengurangi risiko korupsi ke depan. Biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor yang mendorong korupsi saat menjabat," imbuh Febri.

KPK pun menitip pesan pada partai-partai politik agar konsisten dalam menolak politik uang. Menurut KPK, partai-partai politiklah yang memiliki pengaruh besar dalam menerapkan politik yang bersih.

"Pada partai dan tim sukses pendukung calon kepala daerah, kami harap dapat menerapkan politik yang bersih. Kita semua punya pekerjaan besar untuk Indonesia yang lebih baik. Karena itu, kami harap semua pihak menjaga dan tidak mengajarkan rakyat untuk memilih karena iming-iming uang. 

Sebelumnya tentang politik uang sempat disinggung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menganjurkan masyarakat menerima sembako atau uang yang dibagi-bagikan saat kampanye oleh partai politik ataupun calon peserta pilkada. Menurutnya, sembako dan uang itu sebenarnya berasal dari duit rakyat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam video berjudul 'PRABOWO SUBIANTO UMUMKAN GERAKAN DONASI @GALANGPERJUANGAN', yang diunggah di akun Facebook resminya pada Kamis (21/6) lalu. Dalam video itu, dia bercerita soal Gerindra yang tak bisa menyogok para pemilih saat pemilu. Prabowo mengatakan Gerindra tak punya kemampuan untuk itu.

 


"Saudara-saudara, kita tidak bisa menyogok pemilih-pemilih. Kita tidak bisa bersaing kalau bagi-bagi sembako, ya memang tidak ada kemampuan," kata Prabowo, seperti dikutip dari video itu.

"Saya juga bertanya pihak yang bagi-bagi uang dan bagi-bagi sembako dari mana uangnya? Tidak mungkin uang itu uang halal, tidak mungkin, mustahil. Itu pasti berasal dari uang bangsa Indonesia," ujarnya.

Prabowo pun menganjurkan rakyat menerima saja uang dan sembako yang dibagi-bagikan itu. Tapi dia meminta para pemilih tetap menggunakan hati nurani saat menentukan pilihan.

"Karena itu, saya sampaikan dan saya anjurkan kalau rakyat Indonesia dibagi-bagi sembako dan dibagi-bagi uang, terima saja karena itu hak rakyat. Tapi pada saat menentukan pilihan di depan tempat pemilihan, gunakanlah hati nuranimu, pilih sesuai dengan hati dan pikiranmu sendiri," ucap Prabowo.

Sumber:detik.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close