Masa Tenang Pilkada, KPU Diminta Perkuat Persiapan dan Layanan kepada Pemilih


Lia Cikita 2018-06-24 09:25:46 Nasional 34 kali

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, Koordinator Gerakan PEmberdayaan Swara Perempuan Yuda Irlang, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Dahlia Umar (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi tentang kuota calon legslatif perempuan di Jakarta, Minggu (12/5/2013). Diskusi membahas kemampuan partai politik dalam memenuhi ketentuan 30 persen calon legislatif perempuan per daerah pemilihan dalam Pemilu 2014.(foto:istimewa)

Jakarta, Kabar28.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan kesiapan seluruh logistik pemilihan, seperti ketersediaan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya.

Titi berharap logistik pemilu juga tak terlambat, tak rusak dan sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah.

"Jangan sampai persoalan distribusi logistik pemilu justru akan menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, serta dapat memunculkan ruang kecurangan di dalam proses pemungutan suara Pilkada 2018," kata Titi, dalam keterangan resminya, Sabtu (23/6/2018) malam.

Di sisi lain, ia juga mengimbau KPU dan jajarannya untuk memastikan terjaminnya hak pilih warga negara di 171 daerah, agar dapat menyalurkan hak pilihnya secara adil, demokratis, dan aman.

KPU beserta jajarannya, kata dia, harus menjalankan segala aturan dan pendekatannya dengan melayani pemilih. Hal itu agar siapa saja yang telah memiliki hak suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa menyalurkan suaranya dengan lancar.

Salah satunya adalah sosialisasi kepada penyelenggara hingga tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Bahwa pemilih yang terdaftar di daftar pemilih tetap dan sudah mendapatkan formulir C 6 tidak lagi wajib untuk menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan menjelang memberikan hak suara," kata dia.

Ia pernah mengimbau penyelenggara harus memastikan validitas data pemilih dan memastikan tak ada warga negara yang tercederai hak pilihnya.

"Validitas data pemilih dan memastikan tidak ada satu pun warga yang tercederai hak pilihnya karena problem masalah KTP elektronik. Kami menemui di Papua misalnya, perekaman KTP baru terjangkau 50 persen dari total penduduk, di beberapa daerah juga ada masalah (perekaman)," kata Titi. 

Titi berharap, KPU dan Bawaslu bisa mengawasi maraknya ujaran kebencian dan hoaks jelang pemilihan. Ia menilai, kedua hal tersebut bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk menarik dukungan dan menjatuhkan pihak lawan.

"Karena kompetensinya semakin menentukan dan itu menjadi titik balik menang dan kalah. Jangan sampai itu memicu para kontestan memakai isu negatif, kabar bohong, ujaran kebencian, sebagai strategi pemenangan," ujar Titi.

Selain itu, KPU dan Bawaslu juga harus menyiapkan seluruh jajarannya hingga tingkat desa agar memiliki pandangan yang sama dalam pelaksanaan aturan pemilihan nanti.

Titi mengungkapkan, proses pemilihan terkadang terhambat akibat miskomunikasi antara jajaran KPU dan Bawaslu.

Seluruh jajaran KPU dan Bawaslu diharapkan menjaga integritas dan profesionalismenya. Titi mengakui, pihak calon, tim sukses dan parpol pendukung, bisa saja memberikan pengaruh tertentu untuk mengintervensi jalannya pemilihan, demi menguntungkan calon tertentu.

"Jangan sampai kemudian, terjadi permainan yang bisa memicu konflik. Penyelenggara juga harus memastikan tidak ada intimidasi dan tekanan terhadap pemilih," kata dia.

sumber:kompas.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close