Bupati Halmahera Timur Didakwa Terima Suap Rp6,3 Miliar


Lia Cikita 2018-06-06 19:54:49 Nasional 39 kali

Ilustrasi (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,  -‎ Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Bupati non-aktif Halmahera Timur, Rudy Erawan menerima uang suap sebesar Rp6,3 miliar. Suap tersebut berkaitan dengan proyek jalan milik Kementeriaan PUPR, di Maluku dan Maluku Utara.

‎Adapun, menurut Jaksa KPK, uang sebesar Rp6,3 miliar diterima Rudy Erawan dari Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

"Padahal diketahui hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa Iskandar Marwanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Jaksa Iskandar menjelaskan, uang tersebut awalnya diberikan Amran dengan maksud untuk memuluskan menjadi Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara. Amran pun berhasil menjabat Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara atas restu dari Rudy Erawan.

Pada 2015, Rudy pernah menemui Amran di Jakarta. Amran meminta agar Rudy membantu pencalonan dirinya sebagai kepala BPJN. Amran berjanji akan memberi bantuan pada Rudy jika dirinya menjabat sebagai Kepala BPJN.

Bantuan tersebut yakni terkai masuknya program pembangunan serta peningkatan jalan milik Kementerian PUPR ‎ke daerah Halmahera Timur. Amran juga menjanjikan akan membantu keperluan Rudy.

Rudy mengamini permintaan Amran. Namun, menurut Rudy, akan ada akses lebih lanjut untuk menjembatani Amran menjadi Kepala BPJN. Alhasil, Amran pun berhasil memperoleh jabatan tersebut setelah ada komunikasi dengan sejumlah pihak.

Sebagai tindaklanjutnya, Amran merealisasikan untuk memberikan dana kepada Rudy. Uang yang diberikan Amran kepada Rudy bersumber dari patungan para pengusaha kontraktor yang biasa menjadi rekanan BPJN IX Maluku dan Maluku Utara.

Mereka diantaranya, Direktur PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng, Henock Setiawan, Hong Arta John Alfred, serta Charles Frans alias Carlos.

Atas perbuatannya, Rudy didakwa melanggar Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 dana Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close