KPK Tetapkan Bupati Purbalingga Tersangka Penerima Suap Proyek Islamic Center


Lia Cikita 2018-06-05 22:07:12 Nasional 51 kali

KPK konferensi pers soal OTT di Purbalingga (Foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Purbalingga, Tasdi, sebagai tersangka. Politikus PDI-P tersebut diduga menerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Selain Tasdi, KPK juga menetapkan empat tersangka lainnya. Kempat tersangka tersebut ialah Kabag ULP Pemkab Purbalingga, Hadi Iswanto. Kemudian, sebagai pihak pemberi suap yakni, tiga pihak swasta, Hamdani Kosen, Librata Nababan, dan Ardirawinata Nababan.

"Setelah melakukan pemeriksaan 1x24 jam dan dilanjutkan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tipikor menerima hadiah atau janhi oleh Bupati Purbalingga terkait pengad‎aan barang dan jasa di Pemkab Purbalingga," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo saat menggelar jumpa pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

Agus menjelaskan, Tasdi selaku Bupati Purbalingga dibantu dengan Hadi Iswanto diduga menerima fee sebesar Rp1‎00 juta dari pemenang proyek pembangunan Purbalingga Islamic Center tahap II tahun 2018. Adapun nilai total proyek tersebut sebesar Rp22 miliar.

Uang Rp100 juta tersebut diduga merupakan bagian dari comitment fee ‎2,5 persen dari nilai total jatah yang disepakati sebesar Rp500 juta. Pembangunan Purbalingga Islamic Center merupakan proyek multiyears yang berjalan dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2017 hingga 2019.

‎Sedangkan Librata Nababan dan Hamdani Kosen merupakan kontraktor yang sering menggarap proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga. Sedikitnya, kedua kontraktor tersebut sudah menggarap tiga proyek di lingkungan Pemkab Purbalingga.

Sebagai pihak penerima suap, Tasdi dan ‎Hadi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pihak pemberi suap, hamdani, Librata, dan Ardiwiranata disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close