DPR Soroti Adanya Perbedaan Audit BPK Terkait Kasus BLBI


Lia Cikita 2018-05-29 20:14:26 Nasional 36 kali

Terdakwa Kasus Korupsi SKL BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung (foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Hasil audit yang berbeda yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mendapat sorotan DPR. Menurut Anggota Komisi XI DPR, Chaerul Saleh audit tersebut berbeda hasilnya dengan audit BPK sebelumnya, yang keluar pada 2006, yang menyatakan tidak ada unsur kerugian negara dalam menilai kerja BPPN yang telah dibubarkan pada 2004.

“Ada apa, kok lembaga yang sama bisa menghasilkan dua audit yang berbeda hasilnya. Bagaimana publik mau percaya kalau BPK adalah lembaga yang kredibel,” ujar Chaerul di Jakarta, Senin (28/5/2018).

Chaerul menjelaskan, ada permasalahan serius, mengenai hasil audit yang berbeda-beda, yakni soal kredibilitas lembaga negara yang mempunyai pertanggungjawaban terhadap publik. Dia pun akan mempertanyakan dalam rapat dengan BPK.

Apakah yang menjadi dasar bagi BPK melakukan audit investigatif. Apalagi dalam audit kedua pada tahun 2017, audit dilakukan tanpa adanya audit dalam hal ini adalah terperiksa yang menjadi obyek audit.

“Kalau bahan-bahan yang digunakan sekunder bukan data primer, maka patut dipertanyakan hasil auditnya,” tegasnya.

Sementara pakar hukum, Margarito Kamis mengatakan, adanya hasil yang berbeda dari dua audit BPK maka audit tersebut terkesan hanya menghitung selisih angka penjualan.

Untuk menentukan adanya unsur kerugian negara maka yang terpenting dalam audit investigatif adalah soal bahan atau material yang digunakan dalam melakukan audit. Oleh karenanya semua harus diperiksa, dari mulai dokumen, surat-surat, laporan-laporan.

"Jangan cuma menghitung selisih, itu bukan kesimpulan namanya,“ jelasnya.

Margarito juga mempertanyakan apakah dalam audit tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ketaatan dalam mengikuti panduan yang diterbitkan oleh BPK sendiri. Karena ada panduan audit yang harus diikuti oleh auditor, yang merupakan payung hukum, yakni peraturan BPK No 1 tahun 2017.

Dalam peraturan tersebut dikatakan bahwa suatu laporan audit harus menggunakan data - data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau hasil keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa (audite).

"Kalau data data yang digunakan dalam mengaudit tidak valid, maka hasilnya juga tidak bisa dijadikan alat untuk membuktikan seseorang menjadi tersangka. Kesimpulan dari data yang tidak valid akan sangat fatal akibatnya," tegasnya.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close