UU Antiterorisme Perluas Kewenangan Aparat Tumpas Teroris


Lia Cikita 2018-05-16 21:50:23 Nasional 40 kali

Menko Polhukam Wiranto (Foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menyebut aparat keamanan akan mendapat kewenangan lebih luas melalui revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Antiterorisme.

"Percayakan saja bahwa dengan UU atau revisi UU terorisme yang baru ini, maka aparat keamanan mempunyai satu keleluasaan yang lebih luas ya, untuk menanggulangi itu (terorisme)," kata Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (16/5/2018).

Mantan Panglima ABRI itu berujar, beleid tersebut juga memberi kewenangan kepada aparat keamanan untuk dapat melakukan langkah-langkah preventif dan deteksi dini terhadap gerakan terorisme. Itu dilakukan untuk mengantisipasi serangan kelompok teror hingga menelan korban.

"Kita mengharapkan, sebelum ada korban dan ada aksi itu sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat keamanan," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, hingga kini masih memperjuangkan penyelesaian revisi UU Antiterorisme bersama DPR. Ia menjamin, beleid tersebut tidak merugikan masyarakat. Karenanya, menteri dari Partai Hanura itu meminta agar hal ini tidak dipermasalahkan.

"Nggak usah dipolemikkan, itu sesuatu yang sangat wajar aparat keamanan perlu senjata. Senjatanya apa? ya payung hukum itu," pungkas Wiranto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menerbitkan Perppu bila pembahasan revisi UU Antiterorisme belum rampung pada Juni 2018 atau pada akhir masa sidang DPR RI.

Namun, ancaman Jokowi itu segera ditindaklanjuti oleh Menko Polhukam Wiranto beserta fraksi pendukung pemerintah di DPR. Mereka berkumpul dan menyepakati beberapa hal, di antaranya mempercepat pembahasan revisi UU Antiterorisme dan tidak ingin perppu menjadi solusi penyelesaian masalah terorisme.

Senada, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan, revisi UU Antiterorisme yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah dan DPR sudah mengakomodir aspek hak asasi manusia (HAM). Revisi beleid tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan nasional dan menjaga stabilitas negara.

Sejumlah aksi teror terjadi di Jawa Timur, Minggu 13 Mei lalu, tiga gereja di Surabaya di bom dan menyebabkan belasan orang meninggal dunia. Kemudian, disusul ledakan di Rusun Wonocolo lantai 5 Blok B belakang Polsek Taman Sepanjang.

Lalu, bom juga meledak di depan Mapolrestabes Surabaya. Siang tadi, Mapolda Riau turut jadi sasaran kelompok teror. Mereka menyerang polisi menggunakan senjata tajam dan menyebabkan beberapa korban berjatuhan, baik dari pihak Polri ataupun pelaku teror.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close