Tak Netral, Kades di Lahat Tandatangani Kontrak Politik dengan Calon Bupati


Arie Perdana Putra 2018-05-14 20:14:04 Lahat 157 kali

LAHAT, Kabar28.com,- Kades Kebur, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat terlibat kontrak politik dengan salah Paslon Bupati dan Wakil Bupati Lahat, Cik Ujang-Haryanto (CAHYA).

Kontrak politik itu berisikan perjanjian yakni, jika terpilih maka paslon CAHAYA akan mengucurkan dana Rp500 juta-Rp2 Miliyar per desa per tahun.

Praktisi Hukum Kabupaten Lahat,  Zainudin mengatakan, Iduar Alamsyah Kades Kebur bertindak atas nama Ketua Forum Kades se- Kabupaten Lahat (Pihak Pertama), melakukan kontrak politik dengan paslon CAHAYA (Pihak Kedua), sebagaimana surat perjanjian no.01/CAHAYA_11/02/2018 tertanggal 11 Febuari 2018. 

"Dituangkan dalam pasal 3, pihak kedua menjanjikan, apabila terpilih menjadi Bupati Lahat, akan menggulirkan dana desa berdaya antara Rp500 juta-Rp2 Miliar per desa per tahun. Dalam Pasal 6, pihak pertama dapat mensosialisasikan kontrak politik ini kepada setiap warga desa setempat. Selanjutnya, perjanjian ini menjadi bahan kampanye dan bagian dari program kerja paslon CAHAYA," katanya.

Lanjutnya, isi perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang dilarang, yaitu berisikan yang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, untuk itu kami menginginkan agar Panwaslu segera melakukan penindakan tegas atas apa yang terjadi saat ini.

"Saat ini diketahui bahwa pihak pertama adalah Kades aktif menjabat sebagai Kades Kebur, bertindak untuk diri sendiri dan juga sebagai Ketua Forum Kades. Sebagaimana diketahui, Kades dilarang ikut kampanye sesuai pasal 70 ayat 1 poin C UU No 10 2016 tetang perubahan kedua atas UU No 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU No. 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi yang berbunyi, pasangan calon tidak boleh melibatkan Kades atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain. Lebih lanjut di UU No. 6 th 2014 tentang desa bahwa, Kades dilarang berpolitik praktis. Hal ini mengingat bahwa Kades adalah penyelenggara negara bukan jabatan politis," ujarnya.

Soal sanksi keterlibatan kades dalam kampanye Pilkada dijelaskan dalam Pasal 188 UU No. 10/2016, sambungnya, apabila kades dengan sengaja mengikuti kampanye, dijerat pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan dan denda paling sedikit 600.000 dan paling banyak Rp6.000.000.

"Sebaiknya perjanjian inindiuji kepastian hukumnya, karena sekarang waktu Pilkada, gunakan Panwaslu sebagai solusinya, laporkan saja," pungkasnya.

Divisi Humas Panwaslu Lahat, Andra Juarsyah mengatakan, pihaknya akan mempelajari kasus tersebut, dan sudah meminta Panwascam untuk klarifikasi.

"Sesegera mungkin akan didiskusikan juga ke Sentra Gakkumdu, sambil menuggu bukti dan hasil klarifikasi Panwascam," katanya.

Andra menerangkan, Kades tidak boleh berpolitik seperti yang tercantum dalam edaran Mendagri dan Dirjen Otonomi Daerah dan UU nomor 10 tahun 2016. "Di sana dituangkan kalau kades tidak boleh terlibat politik praktis," ujarnya. (jum)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close