Nilai Unas SMA – SMK Turun tapi Asli


Mutiara Safitri 2018-05-09 11:22:59 Pendidikan 224 kali

Ilustrasi (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,- Dalam tiga tahun terakhir, nilai ujian nasional (Unas) SMA - SMK selalu mengalami penurunan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menuturkan jika tahun ini 40 persen siswa SMA/SMK memiliki kemampuan lebih rendah dari standar Unas.

Menurut data yang dimiliki Kemendikbud, sekolah dengan indeks integritas rendah (kurang dari 50 persen, Red) rata-rata mengalami penurunan nilai sebesar 39 poin. Bahkan ada beberapa sekolah yang turun hingga 50 poin.

”Secara umum terjadi penurunan rerata nilai UN, terutama untuk mapel matematika, fisika, dan kimia,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud, Totok Suprayitno, Selasa (8/5).

Untuk SMA negeri maupun swasta rata-rata mengalami penurunan 0,93 poin. Terbesar di Matematika yang turun 3 poin. Selanjutnya Bahasa Inggris terjadi peningkatan 0,24 poin. ”SMA terjadi penurunan relatif lebih besar dibanding SMK,” katanya.

Peserta Unas yang berbasis komputer (UNBK) juga meningkat. Yang dulunya hanya 63 persen sekolah di Indonesia yang mengikuti UNBK, pada tahun ini meningkat menjadi 98 persen. Tahun ini ada 1.394.870 SMA, 417.032 MA, dan 1.460.965 SMK yang mengikuti UNBK.

Menurut Totok, perpindahan model ujian dari berbasis kertas ke berbasis komputer ini menjadi biangnya. Diduga pada saat ujian berbasis kertas banyak kecurangan. ”Dulu tinggi tapi palsu,” katanya.

Sedangkan dengan UNBK, kebocoran soal dan kecurangan berkurang. Sehingga menunjukkan hasil belajar siswa yang sebenarnya. Totok melihat jika sekolah yang sejak semula UNBK, hanya sedikit sekali yang mengalami penurunan nilai.

Sementara untuk soal dengan tingkat kesulitan tinggi atau higher order thinking skills (HOTS) dinilainya tidak terlalu berpengaruh. Sebab soal dengan pendekatan HOTS memang sudah dilakukan sebelumnya. Kemendikbud pada tahun ini memang menambah kesulitan soal HOTS. Namun menurut Totok sejumlah 5,7 ribu lebih siswa mampu mengerjakan soal HOTS. ”Bahkan ada yang mampu melampaui itu (target HOTS, Red),” ungkap Totok.

”Unas berbasis kurikulum atau materi Unas adalah yang seharusnya diajarkan. Bukan yang sudah diajarkan,” tuturnya. Soal dengan tipe HOTS menurutnya sudah ada dalam kurikulum hingga buku pegangan. Menurut Totok jika sekolah mengajarkan sesuai dengan kurikulum dan ditangkap dengan baik, maka ini seharusnya siswa mampu mengerjakan soal tersebut.

Yang terjadi di lapangan, menurut evaluasi dari Kemendikbud, 40 persen siswa memiliki kemampuan yang lebih rendah dari standar Unas yang sudah ditetapkan. ”Kalau tidak ada Unas, kita tidak tahu ada kesulitan tersebut,” ujarnya.

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi saat ditemui dalam kesempatan yang sama menambahkan ketika Unas tidak menjadi penentu kelulusan, maka akan menjadi peta pembelajaran.

Sehingga akan memotret kondisi real pendidikan di Indonesia. Balitbang Kemendikbud sedang menyusun diagnosa kekurangan masing-masing sekolah dan mata pelajaran dari hasil Unas ini. “Kebijakan ini (Unas dengan pendekatan HOTS, Red) akan diteruskan, diimbangi dengan pelatihan guru,” tutur Bambang.

Pernyataan Bambang diiyakan Plt. Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Hamid Muhammad. Bahkan pelatihan guru untuk melakukan pendidikan dengan pendekatan penalaran sesuai dengan konsep HOTS sudah dilakukan dua tahun terakhir. ”Direktur SMA ini bahkan sudah melatih guru untuk menulis soal yang menerapkan aplikasi dan penalaran,” kata Hamid.

Hamid pun berharap jika permasalahan pendidikan bukan hanya dibebankan kepada Kemendibud. Pemda setempat diharapkan lebih proaktif. Alasannya, pemda lebih memahami bagaimana kondisi di lapangan. ”Hasil Unas dikirim ke kepala dinas agar pemda melakukan sesuatu. Pemda harus proaktif dalam memperbaiki pendidikan,” ungkapnya.

Dia menekankan bahwa hal terpenting yang perlu dilakukan dalam proses asesmen adalah menindaklanjuti hasil diagnosisnya. Dia berjanji akan tetap menjadikan hasil diagnosis ini sebagai salah satu acuan dalam pembuatan kebijakan peningkatan proses pembelajaran.

Sumber : jpnn.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close