Sidang Praperadilan Putuskan Polri Tak Sah Sita Kapal Equanimity


Lia Cikita 2018-04-17 20:00:58 Nasional 53 kali

Kapal Yacth Equanimity (foto: istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Hakim Tunggal sidang Praperadilan, H. Ratmoho memutuskan bahwa penyitaan Kapal Pesiar Yacht Equanimity yang dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polisi tidak sah.

Putusan itu tertuang dalam sidang Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Selasa (17/4/2018). Dengan adanya putusan itu, Polri harus mengembalikan penyitaan kapal tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi diajukan termohon dalam pokok perkara. Mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon dengan membantalkan surat penyitaan Polri tanggal 26 Febuari 2018, dan menghukum termohon untuk mengembalikan kapal persiar tersebut kepada pemohon," kata Hakim Ratmoho saat bacakan putusan di PN Jaksel.

Dalam putusannya, Hakim Ratmoho menimbang berdasarkan, pihak pemohon yakni, Equanimity Cayman Ltd, melalui pengacaranya Andi Simangunsong dinilai mampu membuktikan dalil permohonan terkait penyitaan Kapal mewah tersebut.

"Maka penyitaan oleh Polri menjadi tidak sah," tegas Hakim Ratmoho.

Hakim Ratmoho, menilai bahwa Polri telah melakukan kewenangan yang berlebihan soal penerbitan perkara baru. Padahal, dalam hal ini, surat yang diterika dari Atase FBI menyatakan bahwa Polri hanya diminta menggelar operasi gabungan semata.

"Berdasarkan bukti surat kepada kepala investigasi tindakan kriminal Polri dari Joseph selaku atase hukum FBI dari kedutaan AS, dikatakan Polri untuk melakukan operasi gabungan menyita kapal dibutuhkan tim FBI. Maka seharusnya polri hanya melakukan itu saja," papar Hakim Ratmoho.

Sementara itu, Pengacara Equanimity Cayman Ltd, Andi Simangunsong menyatakan bahwa aparat negara lain maupun pemerintah negara lain boleh meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk melakukan suatu tindakan dalam masalah pidana. Tetapi, ada koridor yang harus dilalui yaitu UU nomor 1 tahun 2006.

"Semua permintaan harus melalui melalui itu yang sering kita sebut sebagai mutual legal assistance dalam masalah pidana. Terhadap hal hal seperti ini dapat diperhatikan para penegak hukum," tutur dia.

Sehingga, bila ada aparat penegak hukum atau aparat pemerintah lain yang meminta Indonesia ke dalam tindakan hukum pidana harus mengalamatkannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Andi menambahkan dalam bukti yang ia sertakan, kapal Equanimity tersebut menurutnya juga tidak terbukti masalah pidana di negara asalnya

"Dalam perkara ini tidak terbukti tindak pidana di negara asal, seharusnya jadi bahan pertimbangan apakah indonesia bisa memberikan bantuan hukum," tutur Andi.

Dengan adanya keputusan ini, Andi menyerahkan nasib kapal mewah tersbeut pada kliennya bila kapal tersebut sudah diserahkan oleh kepolisian. Begitu pula soal kru kapal, menurut Andi seharusnya sudah tidak memiliki perkara dan dapat bebas.

Sumber : okezone.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close