Dinilai PKS Cuma Tajam ke Anies, Ombudsman Sedang Kaji Reklamasi


Mutiara Safitri 2018-03-27 14:07:02 Politik 74 kali

Adrianus Meliala (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,- PKS menilai Ombudsman hanya tajam ke Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Namun Ombudsman membantah penilaian itu. Penilaian PKS ini muncul usai pemerintahan Anies disorot Ombudsman melawan hukum karena mengalih fungsi Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Adapun kebijakan Gubernur terdahulu tak pernah disorot Ombudsman. "Gampang jawabnya," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala saat dihubungi, Selasa (27/3/2018).

Pertama, soal proyek reklamasi yang sudah disorot publik. Proyek itu sudah dimulai sejak Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ombudsman menyatakan sudah mulai bekerja mengamati sejak awal proyek itu. Publik bisa mendapatkan hasil pemeriksaannya segera.

"Tentang reklamasi, kami lagi blusukan nih. Bolak-balik ke Angke. Rencananya kami akan keluarkan kajian tentang kebijakan nasional menyangkut reklamasi," kata Adrianus.

Kedua, terkait pembongkaran kawasan Bukit Duri Jakarta. Kawasan itu dibongkar pada periode Ahok sebagai langkah menormalisasi daerah aliran sungai. "Tentang Bukit Duri, kami terima laporan, panggil pejabat-pejabat dan turunkan tim juga. Juga kami sudah keluarkan saran," ujar Adrianus.

Ombudsman dinyatakannya tak hanya tajam terhadap Anies, soalnya Ombudsman tidak berurusan dengan politik praktis. "Sekali Ombudsman berpolitik, kami habis sudah," kara Adrianus.

Sebelumnya, PKS menuding Ombudsman tajam ke Anies saja, tapi tak ke gubernur sebelumnya. PKS menyebut ada pelanggaran Pemprov DKI sebelumnya yang tak diurus Ombudsman.

"Kita melihat Ombudsman kali ini tuh tajam yang gubernur (Anies) yang ada saat ini, walaupun tumpul pada waktu yang lalu. Kan ada beberapa kebijakan Pemprov yang lalu-lalu itu sampai tingkatan pelanggaran," kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Triwisaksana di kantor Wali Kota Jakarta Selatan.

Untuk diketahui, Ombudsman RI perwakilan Jakarta baru saja diresmikan di era Anies. Triwisaksana menyebut penggusuran Bukit Duri dan reklamasi sebagai pelanggaran Pemprov DKI sebelumnya yang tak disorot Ombudsman. Bang Sani menyebut Ombudsman subjektif. 

"Ada kemudian juga kebijakan dibatalkan pengadilan dan sebagainya. Tapi tidak ada laporan dan rekomendasi dari Ombudsman. Contoh penggusuran Bukit Duri, kemudian reklamasi dan sebagainya," terangnya. 

Sumber : detik.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close