Koalisi Masyarakat Sipil Minta Jokowi Bela Kebebasan Pers


Lia Cikita 2018-03-21 16:42:39 Nasional 73 kali

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan sikap terkait demo FPI di kantor Tempo.(Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Koalisi Masyarakat Sipil menilai aksi FPI di depan kantor Tempo  terkait kartun pria bersorban sebagai persekusi atau intimidasi. Para aktivis dari LBH Pers, YLBHI, Kontras, AJI Indonesia, dan Safenet itu meminta Presiden Jokowi membela kebebasan pers.

"Menuntut kepada Presiden Jokowi untuk bersikap tegas untuk membela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi sebagai wujud keberpihakan pada demokrasi dan HAM," Koordinator Safenet Damar Juniarto di Kantor LBH Pers, Jalan Kalibata Timur IV G No 10, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2018).

"Bahwa pers adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan," ujarnya.
Menurut Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin, yang dilakukan Tempo adalah karya jurnalistik yang dilindungi undang-undang dan konstitusi, khususnya UU No 40/1999 tentang Pers dan Pasal 28F UUD 1946 dan sesuai dengan fungsi pers.

Nawawi mengatakan jika ada kelompok yang keberatan atau dirugikan dengan karya jurnalistik, seharusnya mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers lah yang berhak menilai apakah karya jurnalistik itu melanggar kode etik jurnalistik atau tidak.

"Meskipun demokrasi adalah HAM dan dijamin konstitusi dan UU, namun dengan niat akan menduduki atau orasi mengandung hate speech dan memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. Jika itu terjadi aparat penegak hukum sepatutnya melindungi pers," ucapnya.

Selain itu, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Abdul Manan aksi FPI di kantor Tempo merupakan bagian dari intimidasi. Keberatan soal pemberitaan harus diselesaikan lewat sengketa pers.

"Kami mengingatkan bahaya ini agar ini tidak menjadi model dan ditiru ormas-ormas lain. Sebagai organisasi wartawan kita mendesak publik untuk menggunkan pendekatan yang ada di UU untuk menyelesaikan sengketa media," ujar Manan.

Massa Laskar Pembela Islam (LPI) dan Front Pembela Islam (FPI) aksi di depan kantor Tempo, Jumat (16/3). Mereka protes berkaitan dengan karikatur ulama yang menjadi cover majalah Tempo edisi 26 Februari 2018.

"Yang pasti Tempo telah menghina ulama makanya kami menuntut Tempo minta maaf kepada umat Islam dan ulama. Makanya, kami akan minta klarifikasi atas karikatur itu," kata Humas Persaudaran Alumni 212 yang juga anggota FPI, Novel Bamukmin.

Menurut Novel, karikatur tersebut menggambarkan seorang ulama berpakaian gamis dan bersorban. Di depan sosok ulama itu terdapat seorang perempuan yang dianggap menggunakan pakaian yang tidak sopan.

Sumber : detiknews.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close