Menko Luhut: Setelah 2021, Kita Tidak Impor Garam Industri Lagi


Mutiara Safitri 2018-03-19 14:39:07 Ekonomi 68 kali

Luhut Panjaitan (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait pengalihan rekomendasi impor garam. Adapun pemerintah sepakat untuk mengalihkan hak rekomendasi impor garam dari sebelumnya Menteri Kekuatan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti kepada Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. 

Menurut Luhut, pengalihan tersebut sangat wajar karena dirinya menilai Menperin paling mengetahui kebutuhan garam bagi pelaku industri. Apalagi saat ini para pelaku industri mengaku sudah sangat membutuhkan garam untuk kelangsungan bisnisnya. 

Sementara itu, untuk kebutuhan garam konsumsi lanjut Luhut, dirinya menyebut sudah tidak ada masalah. Sehingga rekomendasi impor tidak perlu diberikan. 

"Enggak ada masalah, yang paling mengerti garam industri dibutuhkan itu Menteri Perindustrian. Kita tidak pernah kekurangan garam makan, yang kita kurang ada garam industri," ujarnya saat ditemui di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Senin (19/3/2018).

Luhut menyatakan, kedepannya pemerintah akan melakukan kontrol pada impor garam sampai dengan tahun 2021. Selain mengontrol, pemerintah juga akan melakukan langkah-langkah antisipasi kekurangan garam untuk industri. 

Adapun langkah-langkah yang tengah dibangun oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembangunan pabrik garam industri. Saat ini, pemerintah sudah membangun pabrik garam industri di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki luas 26-28 ribu hektare (Ha)

"Garam industri dikontrol impornya sampai tahun 2021. Setelah itu kita mestinya tidak impor lagi karena sekarang kita sedang melakukan pembangunan pabrik untuk garam industri. Sudah jalan secara bertahap di NTT hampir 26.000 atau 28.000 hektare," jelasnya. 

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan akhirnya buka suara terkait banyaknya industri yang mengaku membutuhkan bahan baku garam. Padahal, beberapa waktu lalu garam industri telah resmi masuk ke Indonesia sebanyak 2,3 juta ton. 

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nirwan mengatakan pihaknya tidak akan memberikan gelontoran garam kepada industri sebelum Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan rekomendasi izin impor. KKP sendiri hanya mengizinkan impor garam sebanyak 1,8 juta ton sementara garam yang datang adalah 2,3 juta ton artinya ada selisih 500.000 ton yang ilegal.

"Nanti, intinya untuk garam industri saya harus menunggu rekomendasi (KKP). Memang industri banyak yang ngusulin tapi kan saya harus nunggu rekomendasi KKP," ujarnya beberapa waktu lalu. 

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close