PDIP Akan Umumkan Calon Wakil Presiden Untuk Jokowi Pada Agustus 2018


Lia Cikita 2018-02-25 20:06:36 Politik 55 kali

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (foto :istimewa)

Denpasar, Kabar28.com - Rakernas III PDI Perjuangan telah ditutup Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Minggu (25/2/2018).

Megawati dalam pidato penutupannya hanya menyebut rekomendasi tunggal dari Rakernas tersebut yakni mengusung Jokowi sebagai calon presiden periode 2019-2024.

Mengenai calon wakil presiden, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyebut partainya akan mengikuti tahapan-tahapan yang ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut tak lepas dari waktu yang cukup berhimpitan jelang tahun politik 2019.

Hasto pun menyebut keputusan politik dengan menetapkan Jokowi sebagai calon presiden, tentu membawa kebijakan politik bahwa seluruh pergerakan di dalam Pilkada serentak dan penetapan calon anggota legislatif ke dalam satu nafas.

"Semua dalam satu nafas untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan pak Jokowi untuk jadi Presiden 2019-2024. Jadi tahapannya (pengumuman cawapres) berdasarkan KPU adalah pada awal Agustus 2018 ini," ujar Hasto, di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Minggu (25/2/2018).

Sesuai agenda KPU, pendaftaran pasangan calon presiden akan berlangsung 4 hingga 14 Agustus.

Ia menyebut jika hingga agenda yang dijadwalkan KPU, partai berlambang banteng moncong putih ini akan melakukan proses dialog politik bersama partai politik lain.

Aspirasi rakyat akan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut, disamping dari kebijakan internal partai dan dialog antar tokoh parpol pengusung Jokowi.

"Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin kita bersama yang membawa harapan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketika sebelum mengambil keputusan, tidak hanya aspirasi rakyat yang didengar, tapi juga struktural partai, dan dialog para tokoh partai pengusung pak Jokowi," katanya.

Menurutnya, PDIP akan mencari pasangan terbaik untuk bertarung dalam Pilpres 2019.

"Jadi bukan kepentingan parpol tapi kepentingan bangsa dan negara. Masih ada waktu proses untuk terus melakukan pencermatan terhadap hal tersebut," katanya.

Sumber :TRIBUNNEWS.COM 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close