Soal Pengesahan Revisi UU MD3, yang Tak Puas Disarankan Ajukan Judical Review


Lia Cikita 2018-02-14 19:20:16 Nasional 58 kali

Ilustrasi (Foto : istimewa)

Jakarta,  Kabar28.com, - Polemik revisi UU MD3 terkait harus izin MKD dan Presiden jika ingin memeriksa anggota DPR yang terjerat masalah hukum atau sebagai saksi, terus menjadi perdebatan publik.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, adanya keputusan masyarakat yang tidak puas bisa mengajukan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Memang banyak kritikan kepada DPR terhadap UU MD3, bagi masyarakat yamg tidak puas atau merasa revisi UU tersebut tidak merepresentasikan keadilan karena seolah memberikan kekuatan kepada DPR masih ada upaya hukum yaitu menggugat ke MK," kata Eddy, Rabu (14/2/2018).

Selain itu kata Eddy, seperti yang sudah disampaikan Kemenkumham bahwa UU MD3 ini hanya berlaku sampai 2019 karena bisa berubah lagi dengan adanya parlemen baru.

"Tentu kita berharap anggota DPR mampu menggunakan UU ini dengan sebaik-baiknya seperti hak untuk memanggil paksa dan hak-hak lain yang tentunya harus berguna bagi masyarakat bangsa dan negara," ucapnya.

Seperti diberitakan, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Senin 12 April lalu. Pengesahan ini menuai polemik karena dua pasal yang ditetapkan dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dan melanggar aturan yang sudah berlaku.

Pasal yang dimaksud, pertama soal Pasal 122 huruf k yang menyatakan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Padahal, normal serupa terkait penghinan terhadap Presiden sudah dibatalkan oleh MK.

Pasal berikutnya yakni Pasal 245 yang mengatur bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan MKD terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Norma pasal ini pada 2015 juga sudah dibatalkan oleh MK.

Sumber : okezone. com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close