Hindari Kesenjangan, HDMY Ratakan Pembangunan


Arie Perdana Putra 2018-02-14 19:16:12 Palembang 114 kali

Pasangan HDMY usai pengambilan nomor urut

PALEMBANG, Kabar28.com,- Calon Gubernur Sumsel, H. Herman Deru (HD) menegaskan, jika diamanahi rakyat memimpun Sumsel  5 tahun mendatang, pasangan Herman Deru-Mawardi Yahya (HDMY) berkomitmen untuk membangun Sumsel secara merata di 17 kabupaten dan kota se Sumsel. Hal itu dilakukan untuk menghindari terjadinye kesejangan antar daerah. Hal ini ditegas HD ketika berdialog dengan pengurus Forum Ikatan Masyarakat Banyuasin (Foikamaba), Rabu (14/2/2018) di Posko Pemenangan HDMY, Jalan Tanjung Api Api. 

Menurut HD, saat ini  Kota Palembang sebagai ibukota Sumsel dan pusat jasa dan perdagangan di Sumsel memang sudah jauh lebih lengkap fasilitas publiknya. Hal tersebut memicu datangnya investasi baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga pembangunan Kota Palembang terasa lebih cepat. 

“Nah 5 tahun ke depan,  16 kabupaten dan kota lainnya harus juga didorong dan didukung agar  terjadi percepatan.  Sehingga secara bersamaan pembangunan di seluruh kawasan Sumsel," ujarnya.

Dikatakan HD,  meskipun di era otonomi daerah kewenangan bupati dan walikota jauh lebih besar untuk menentukan arah pembangunan di daerah masing-masing, namun seorang  gubernur dan wakil gubernur harus mengambil peran untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan. 

Terutama jalan yang menghubungkan ke sentra-sentra produksi pertanian dan perkebunan. “Jangan sampai gara-gara jalan rusak, masyarakat susah dan barang-barang menjadi mahal lantaran distribusi barang dan jasa tidak lancar. Begitu juga irigasi-irigasi harus dibangun dan diperbaiki, sehingga produksi beras di Sumsel dapat meningkat ," bebernya.

HD menambahkan, sejumlah program pro rakyat , antara lain program sekolah dan berobat   gratis yang beberapa tahun ini seolah mati suri akan dihidupkan kembali. Sehingga rakyat Sumsel memang  dapat menikmati sekolah dan berobat gratis yang sudah menjadi haknya dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

“Program prioritas lainnya adalah menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi di Sumsel, terutama di beberapa kabupaten dan kota. Kita harus benar-benar serius menyusun faket kebijakan yang terukur untuk  menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Lapangan pekerjaan harus dibuka sebesar-besarnya," tutup HD. (nik)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close