Presiden Sedang di Maluku, DPR Tunda Pelantikan Wakil Ketua DPR Tambahan


Mutiara Safitri 2018-02-14 11:49:22 Nasional 49 kali

Suasana Rapat Anggota DPR RI (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelantikan Wakil Ketua DPR tambahan hasil pengesahan revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru disahkan pada Senin 12 Februari 2018.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan penundaan pelantikan karena adanya kendala teknis. Salah satunya adalah hasil pengesahan UU MD3 tersebut yang belum diundang-undangkan oleh pemerintah. Bamsoet mengatakan salah satu kendalanya adalah Presiden Joko Widodo yang masih berada di luar kota.

Presiden diketahui sedang berada di Ambon, Maluku untuk menghadiri Pembukaan Kongres ke-30 dan Peringatan Dies Natalis ke-71 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura.

Bamsoet menambahkan pelantikan wakil ketua DPR tambahan dari Fraksi PDI Perjuangan itu akan dilakukan usai reses atau pada pembukaaan masa sidang berikutnya pada 6 Maret 2018.

"Hari ini seharusnya ada pelantikan ketua DPR dari PDIP tetapi karena dan masalah teknis, Presiden masih ada kongres di Maluku dan akan dilantik di pembukaan masa sidang," ujar Bamsoet sebelum membuka rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).

Sejatinya DPR menggelar rapat paripurna hari ini. Sejumlah agenda dijadwalkan hari ini yakni penutupan masa sidang ke-III tahun sidang 2017-2018, lalu laporan Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dan salah satunya adalah pelantikan pimpinan DPR yang baru ditambahkan dari Fraksi PDIP.

Diketahui rapat paripurna DPR pada Senin 12 Februari 2018 lalu telah menyetujui perubahan ke-2 UU MD3 menjadi Undang-Undang. Namun, rapat paripurna tersebut diwarnai walk out dari dua fraksi yakni Fraksi Partai NasDem dan PPP.

Setelah disahkan nantinya akan ada penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD. Di revisi kali ini, sudah dipastikan PDIP akan mendapatkan satu kursi pimpinan DPR dan MPR karena ia adalah partai pemenang pemilu. Kemudian untuk dua kursi di MPR rencananya akan diisi oleh Fraks PKB dan Fraksi Partai Gerindra. Sedangkan pemilihan posisi pimpinan DPD akan diserahkan kepada DPD.

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close