Undi Nomor Urut di Hotel, Pengamat: KPUD Sumsel tak Peka


Arie Perdana Putra 2018-02-13 19:46:13 Palembang 79 kali

Para paslon usai pengundian nomor urut

PALEMBANG, Kabar28.com,- Pelaksanan pengambilan nomor urut para calon Gubernur dan wakil Gubernur Sumsel di sebuah Hotel megah menjadi sorotan bagi pengamat politik dan sosial asal Unsri.

Karena terkesan tidak etis, mengingat gedung atau kantor KPUD Sumsel mampu menampung massa pendukung masing masing calon.

“Miris dan terkesan sangat tidak etis. Sungguh para Komisioner KPUD Sumsel tidak memiliki kepekaan sosial, hingga begitu teganya melaksanakan satu dari tahapan Pilkada di hotel mewah. Sangat disayangkan dan memilukan mencermati sikap juga perilaku para anggota KPU yang memutuskan Acara diatas berlangsung ditempat yang berjarak dengan aspirasi publik,” tegas Pemerhati Sosial Politik Sumsel dari Fisip Unsri,  Bagindo Togar Bagindo Butar-butar.

Menurut Bagindo, KPUD Sumsel sejatinya memiliki kantor yang sangat layak untuk mengadakan perhelatan seperti ini. Apakah para petinggi KPUD Sumsel lupa bahwa penetapan Capres/Cawapres saja berlangsung di Gedung KPU Pusat. Syukur KPUD Kota Palembang tidak latah ber hotel mewah dalam penetapan nomur urut para Paslon.

“Kalaupun KPUD Sumsel berhasrat menyelenggarakannya di luar Gedung sendiri, kota Palembang sebagai ibukota provinsi tidak kekurangan landmark untuk digunakan sebagai area kegiatan tersebut. Kita Punya BKB, Monpera,Taman Kambang Iwak, pelataran Parkir DPRD Provinsi, Palembang Square dan lain lain. Sehingga Pemilihan Gubernur Sumsel kelak bisa ditransformasikan sebagai pesta rakyat bukan pesta kaum elite,” ujarnya.

Disisi lain, terangnya, mengapa juga para paslon Gubernur Sumsel yang akan mengikuti penetapan nomor urut tersebut pasif dan tanpa reaksi. Karena sensitifitas sosial tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang digariskan oleh KPUD Sumsel, bila diantara paslon melakukan protes terhadap KPU.

“Bahwa mereka merasa lebih bahagia, terhormat dan setara bersama warga bila aara tersebut digagas serta dilaksanakan di Gedung KPU atau ruang publik terbuka,” terangnya.

Akhirnya, semua akan menjadi pesimistis terhadap target tingkat partisipasi politik di Sumsel tercapai, seperti yang di canangkan KPUD Provinsi Sumsel.bila trend perilaku elitis dan gaya feodalisme baru sepertinya dibiarkan menulari karakteristik para Penyelenggara Pilkada Serentak di Provinsi,” timpalnya.

Seharusnya, jelas Bagindo, anggaran yang cukup besar mesti dipergunakan secara tepat sasaran, bijak ,transparan dan tgas dalam pengelolaan keuangannya. “Meriah bukan berarti bermewah-mewah, momen ketidakpantasan kegiatan pengundian nomor urut para paslon Cagub ini, semoga Tidak terulang lagi, di manapun atau kapanpun. Karena kontestasi demokrasi selayaknya sarat dengan substansi partisipasi, bukan memunculkan aktifitas inefisiensi,” tutupnya. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close