Menteri Susi Ungkap BUMN Masih Kesulitan Dorong Industri Perikanan


Mutiara Safitri 2018-02-12 14:40:07 Ekonomi 66 kali

Susi Pudjiastuti (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengeluhkan masalah yang ada pada perikanan selalu berkutat pada masalah regulasi dan regulasi saja. Padahal ada masalah lainya yang harus dicari jalan keluarnya agar sektor perikanan Indonesia bisa lebih maju lagi.

Jika masalah tersebut tidak juga diselesaikan, dirinya khawatir jika rezim lama pada bidang perikanan di Indonesia akan terulang kembali. Artinya, Indonesia akan kembali lagi kedatangan kapal-kapal asing yang berasal dari Cina hingga Filipina yang mengambil ikan di Indonesia.

"Kembalilah kita ke rezim lama. Kapal-kapal China, Thailand, Filipina semua melaut lagi, dan dibawa pulang ikannya. Tidak ada lagi bahan baku, kita harus impor lebih banyak lagi seperti zaman dulu lagi. Ini persoalan yang sebetulnya kalau kita tidak mau engaging unsolving the problem, that's what gonna happen," ujarnya dalam acara Forum bisnis dan investasi perikanan di Auditorium KKP, Jakarta, Senin (12/2/2018).

Kekhawatiran Susi bukanya tanpa alasan, karena saat ini sulit sekali ikan-ikan hasil tangkapan nelayan didistribusikan kepada wilayah barat Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari terbatasnya kapal yang bisa mengangkut ikan tersebut.

Sementara itu disisi lain, ketikan nelayan mencoba untuk menjual ke wilayah timur nelayan kesulitan menemukan pasar. Hal tersebut akhirnya membuar ikan hasil tangkapan tidak ditimbun dan tidak lagi segar yang berdampak kepada harga jualnya yang jatuh.

"Di satu sisi yang menangkap di Merauke, di Timika, sulit mencari pasar. Sementara dua tahun ini kita coba mendorong BUMN. Namun saya tahu rupanya juga tidak mudah untuk didorong. Persoalan-persoalan masih banyak," jelasnya.

Sulitnya pasokan juga karena kapal-kapal besar yang mengangkut ikan enggan bersandar di wilayah timur Indonesia. Alasannya karena ongkos operasional yang dibutuhkan relatif lebih besar dibandingkan dengan harga jual ikan.

Padahal lanjut Susi, pemerintah telah memberikan fasilitas tol laut kepada para kapal-kapal besar tersebut agar mempersingkat waktu dan jarak tempuh yang bisa mengefisienkan biaya. Namun keluhan mahalnya operasional logistik masih terus menjadi keluhan para pengusaha kapal.

"Saya help out dengan integrity yang saya punya. Saya bersihkan illegal fishing. Di sana opportunity ada, tapi kenapa tidak jalan. Yang jalan ada sedikit, misal dari Banda Neira. Nelayan nangkap tuna 50-60 kg satu ekor. Sehari dapat dua tiga ekor, dapat uang Rp15 juta, bayar speedboat Rp2,5 juta ke Ambon. Dari Ambon dikirim ke Bali pakai pesawat, dari Bali berangkat ekspor. Kenapa yang lain tidak ikut? Di Banda, nelayan kecil sudah bisa dapat ikan tuna begitu besar," jelasnya.

Sumber : okezone.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close