Pengacara: Apa Pun Risikonya, Zumi Zola Patuh Hukum


Lia Cikita 2018-02-09 16:50:19 Nasional 59 kali

Gubernur Zumi Zola (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com, - Pengacara Gubernur Jambi Zumi Zola, Muhammad Farizi, menyatakan kliennya siap mengikuti proses hukum di KPK. Zumi sudah menyadari risiko yang tidak bisa dihindari, termasuk penahanan.

"Apa pun itu kan memang suatu risiko, (penahanan) pasti akan terjadi. Kita tidak tahu, pasti akan terjadi dan kita sudah siapkan mental klien kita. Cukup. Kita siapkan. Apa pun risiko, kita akan patuh hukum, apa pun yang dilakukan," ujar Farizi di Ariobimo Sentral, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (9/2/2018).

Menurut Farizi, kliennya hanya perlu menyiapkan klarifikasi atas aset yang diduga KPK merupakan hasil dari gratifikasi.

Hingga kini Zumi disebutnya belum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK sebagai tersangka. Namun Zumi disebutkan berkomitmen hadir.

"Komitmen kita siap hadir. Zumi Zola tanya sama saya, 'Pak, saya langsung ditahan apa nggak?' Saya nggak tahu. Yang namanya proses, saya harus hadapi. Kalau memang harus ditahan, bukan menantang, tapi yang namanya hukum, selaku warga negara dia harus siap," kata Farizi.

Soal status hukumnya, Zumi Zola dikatakan belum akan mengajukan praperadilan. Zumi akan menjalani proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"(Jika) ada yang tidak sesuai aturan, kita akan lakukan keberatan. Jika keberatan itu tidak diterima, kita ajukan praperadilan. Tapi sejauh ini kami menganggap ini fine-fine saja dan saya bilang, 'Zumi Zola, apa pun yang terjadi, pemeriksaan tersangka akan mengacu pada penahanan.' Dan dia siap," papar Farizi.

Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka KPK sejak 24 Januari 2018 dari pengembangan perkara OTT yang menjerat Plt Sekda Provinsi Jambi nonaktif Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi nonaktif Arfan, Asisten Daerah III Provinsi Jambi nonaktif Saifudin, serta seorang anggota DPRD Supriono.

OTT itu terkait dugaan adanya 'duit ketok' yang digunakan untuk memuluskan pengesahan APBD 2018. Duit yang diduga berasal dari rekanan Pemprov Jambi ini dimaksudkan agar anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri rapat pengesahan APBD Jambi 2018. Total ada Rp 4,7 miliar yang diamankan KPK dari jumlah yang seharusnya Rp 6 miliar. 

Sementara itu, dari pengembangan perkara, Zumi diduga menerima duit gratifikasi bersama Arfan terkait proyek-proyek di Jambi sebesar Rp 6 miliar. 

Diduga, ada irisan uang dugaan penerimaan Zumi dan Arfan dengan 'duit ketok' ke anggota DPRD Jambi. KPK juga tengah membuktikan keterlibatan Zumi dalam pemberian suap. 

Sumber : detiknews.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close