KPAI Minta Bawaslu Awasi Politik Uang yang Libatkan Anak


Mutiara Safitri 2018-02-09 13:05:53 Nasional 36 kali

Susanto (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Bawaslu memperhatikan keterlibatan anak dalam kampanye pilkada. Salah satunya dugaan money politic yang melibatkan anak.

"Tidak boleh menyalahgunakan anak dalam kegiatan politik, dengan 15 indikator termasuk katakanlah terlibat money politic, anak dieksploitasi kepentingan kampanye," ujar Ketua KPAI Susanto di gedung Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (9/2/2018).

Permintaan ini disampaikan KPAI dalam pertemuan dengan Ketua Bawaslu, Abhan. Selain Ketua KPAI Susanto, hadir pula Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati serta komisioner KPAI Jasra Putra dan Retno Listyarti. 

Susanto mengatakan, ada beberapa jenis eksploitasi anak, dan dapat masuk dalam kategori money politic. Di antaranya melibatkan anak dalam aktivitas kampanye, dan menjadikan anak sebagai juru kampanye.

"Memanfaatkan (anak) untuk money politik atau aktivitas lain yang bisa dimakanai money politic, misalnya sebar sembako, dan sebagainya itu juga bisa dimaknai sebagai money politic. Atau misalnya anak dijadikan jurkam (juru kampanye), atau bukan dijadikan jurkam tetapi dari materi kampanyenya bisa dimaknai sebagai eksploitasi," kata Susanto.

Menurut Susanto, hal ini sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Intinya, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. 

Sementara itu Abhan mengatakan dalam UU Pilkada dilarang melibatkan anak dalam kampanye. Namun menurutnya belum ada aturan yang tegas terkait sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.

"Ada beberapa ruang UU Pilkada menyatakan pelibatan anak itu sebuah yang dilarang, tapi memang sanksinya tidak tegas diatur apakah ini sanksi administrasi atau pidana," kata Abhan.

Menurut Abhan, bila yang terjadi merupakan sanksi administrasi maka Bawaslu melakukan tindakan untuk memberikan sanksi. Namun bila pelanggaran pidana yang terjadi, maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak

"Kalau sanksi administrasi kami akan lakukan tindakan, misalnya ada kampanye anak yang dijadikan jurkam, atau anak dinaikkan ke atas jadi kelompok penari misal atau menyanyikan slogan pasangan calon, itu yang akan kami lakukan tindakan tegas untuk kami kordinasi dengan tim pasangan calon untuk diturunkan, itu yang akan kami lakukan," ujar Abhan. 

"Tetapi kalau terkait sanksi lain karena di UU tidak mengatur, kalau itu dugaan pidana umum maka kami rekomendasi pada penyidik untuk lebih lanjut tindak pidana prosesnya," sambungnya. 

Sumber : detik.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close