Tanggapan Anton Charliyan Soal Iriawan Diusulkan Jadi Pj Gubernur

Jakarta, Kabar28.com  - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Irjen Anton Charliyan mengomentari terkait Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen M Iriawan yang diusulkan menjadi Penjabat (Pj) Gubernur oleh Mendagri. Anton menyebut Iriawan sebagai sosok yang dianggap netral.

"Mungkin salah satu kriteria juga kenapa pak Iwan (Irjen Iriawan) mungkin paham dan mengerti pernah jadi Kapolda Jabar dan juga dianggap netral. Karena yang lain kalau dari partai kan mungkin kurang netral, yang saya denger gitu. Tapi saya nggak paham," kata Anton saat menghadiri sekolah partai calon krpala daerah dan calon wakil kepala daerah PDIP di Hall Leonie, Wisma Kinasih, Jalan Raya Tapos, Depok, Minggu (28/1/2018). 

Anton enggan menanggapi lebih lanjut soal usulan tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri.

"Saya ngggak bisa komentar karena itu kewenangan dari Mendagri. Saya tidak tahu. Apa ininya. Saya ngak ada kapasitas untuk mengomentari. Saya siapa saja yang jadi Plt yang penting harus netral, profesional dan mengerti tentang daerah Jabar," tuturnya.

Selain itu, Anton menegaskan netralitas Polri tak perlu diragukan lagi. Jika anggota Polri kedapatan berpihak pada salah satu calon, maka mereka akan ditindak tegas.

"Justru kalau Polri ini dari awal dilatih untuk netral. Ada nggak Polri-TNI yang berpihak, itu tidak ada setahu saya. Dan yang mencalonkan banyak mungkin dari, kan nggak jaminan menang juga. Karena nggak pernah berpolitik. Jadi nggak mengerti kurang paham apa politik," tuturnya.

"Kalau masalah itu terserah beliau (netralitas) cuma kan kita gitu. Kalau kita diperintahkan netral, netral. Boleh lihat Polri sampai saat ini Alhamdulillah netral di semua ini sebuah bukti. Ada nggak yang nggak netral pasti kami di tindak secara profesi," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Kadiv Propam Irjen Martuani Sormin diusulkan menjadi Penjabat Gubernur Sumatera Utara pasca habisnya masa jabatan Tengku Erry Nuradi. Sementara Asops Kapolri Irjen M Iriawan juga diusulkan memimpin Jabar sebagai penjabat karena Ahmad Heryawan alias Aher juga akan habis masa jabatannya sebagai gubernur. 

Baik Tengku Erry maupun Aher, masa jabatannya akan berakhir pada Februari 2018 dan Juni mendatang. Penunjukan dua jenderal polisi untuk memimpin daerah ini menjadi kontroversi. Beberapa pihak mengkhawatirkan keduanya akan bersikap tidak netral. Apalagi di Jabar ada jenderal polisi yang maju di Pilkada serentak.

Sumber : detik.com