Raperda Gambut Minimalisir Kerusakan Lingkungan


Arie Perdana Putra 2018-01-25 13:51:18 Politik 99 kali

Wagub Sumsel Ishak Mekki

PALEMBANG, Kabar28.com,- Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pengelolaan dan pelestarian ekosistem Gambut dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumsel Ir H Ishak Mekki, MM yang mewakili Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, saat menyampaikan pandangan umum terkait Raperda yang diusulkan oleh DPRD Sumsel dalam rapat Paripurna ke 39 di ruang rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (25/1/2018).

Dalam paparannya, Ishak Mekki menyampaikan bahwa, pemerintah telah melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan gambut namun masih banyak di temukan pihak-pihak yang telah memperoleh izin tapi tidak melaksanakan kewajiban menjaga hidrologis.

"Sesuai ketentuan pasal 45 peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, ditegaskan bahwa kegiatan pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada di lokasi, wajib menjaga fungsi hidrologis gambut dan apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis gambut selama 2 tahun, maka izin usaha tersebut dicabut oleh pemberi izin," jelas Ishak.

Idealnya pembangunan perekonomian yang memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian harus berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan.

"Diharapkan dengan terbentuknya Raperda ini, nantinya kita semua dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif agar kerusakan lingkungan hidup khususnya lahan gambut dapat diminimalisir," ujarnya.

Pihaknya menyarankan, agar Raperda tersebut dapat dilakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan para ahli, organisasi perangkat daerah, unit kerja dan instansi terkait.

"Agar tujuan dan sasaran pembentukan Raperda ini dapat tercapai, tentunya dwngan tetap memperhatikan aspek kewenangan, lembaga atau institusi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya dan keselarasan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi," pungkasnya.

DPRD Provinsi Sumsel membentuk Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut, bertujuan untuk melindungi ekosistem dan spesies yang ada di lahan Gambut Sumsel serta memperjelas peran masyarakat yang ada di sekitar lahan gambut.

Sebelumnya, Askweni, selaku Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel menjelaskan dengan adanya Raperda ini dapat memperjelas sistem pengelolaan lahan gambut sehingga dapat dilakukan dengan cara yang tepat dan terpadu agar pemanfaatan gambut di masa mendatang tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah.

"Regulasi ini untuk mengantisipasi banyaknya perubahan lingkungan strategis nasional dan daerah agar tidak menimbulkan bencana lingkungan," papar Askweni.

Seperti diketahui Sumsel memiliki lahan gambut terluas kedua setelah Riau dengan luas 16,3% dari luas wilayah Provinsi Sumsel, kawasan gambut tersebut terletak di 5 Kabupaten yakni OKI, MUBA,MURA, Muara Enim, dan Banyuasin yang perlu dikelola dengan baik.

Keberadaan lahan gambut ini terancam keberadaannya karena berbagai aktifitas manusia di sekitarnya, seperti kegiatan alih guna lahan, penebangan hutan, perambahan, serta kebakaran hutan dan lahan. Akibatnya lahan Gambut Sumsel mengalami alih fungsi atau deforestasi sebesar 2.318,2 Hektar per tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close