Pengurus KSU Harapan Maju Diberhentikan, Pedagang Bingung


Arie Perdana Putra 2018-01-14 17:25:27 Ekonomi 25 kali

Pengurus KSU Harapan Maju memperlihatkan surat pemberhentian, (foto : Ardhy)

PALEMBANG, Kabar28.com,- Pengurus Koperasi Serba Usaha (KSU) Harapan Maju mempertanyakan surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Palembang, karena mengganti pengurus tanpa adanya koordinasi dan komunikasi. Hal itu juga membuat para pedagang kuliner di bawah jembatan Ampera, dan dibawah naungan KSU Harapan Maju menjadi bertanya. Padahal, mereka telah menjalankan koperasi secara baik dan benar hingga membayar pajak setiap satu bulan sekali. "Kami tidak pernah diajak rapat atau pertemuan oleh dinas maupun Pemkot Palembang, tiba tiba saja sudah ada surat keluar dan terkhir tertanggal 9 Januari ini kepengurusan kami diganti oleh orang lain," jelas bendahara KSU Harapan Maju, Khodijah saat dibincangi disela aktifitasnya berdagang, Minggu sore (14/1/2018).

Khodijah berharap pihaknya bisa mendapatkan kejelasan dari pihak dinas yang bersangkutan kenapa bisa terjadi pergantian kepengurusan KSU Harapan Maju tersebut. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan melayangkan surat langsung ke Walikota Palembang untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detil terkait hal itu. "Nanti akan kita buat surat resmi ke Pemkot Palembang ditujukan langsung ke Walikota, kami sebagai masyarakat juga butuh pengayoman," ucap dia.

Dirinya kembali menjelaskan jika KSU Harapan Maju telah berdiri sejak tahun 2009, namun memang di akuinya jika untuk urusan setor kepada dinas terkait mereka memberikan kepercayaan kepada salah satu oknum yang bekerja disana." Kepengurusan sebelum saya mengaku jika selalu setor dengan oknum yang kerja di dinas koperasi tersebut, bernama Rohili. Tapi kami mengelola keuangan disini juga secara jelas, uang retribusi kami gunakan untuk bayar penjaga malam dan lainnya," tutup Khodijah.

Setelah tiga kali surat masuk, pihak dinas koperasi menyatakan jika pengelolaan yang di lakukan oleh KSU Harapan Maju tidak berjalan dengan benar sehingga di ambil alih oleh pihak pemerintah. Namun yang disayangkan para pengurus saat ini kenapa struktur kepengurusan serta pengelolaan di ganti tanpa berkomunikasi dengan para pedagang lainnya serta pengurus. (ard)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close