Kades dan Mantan Pjs Kades Diduga Ubah Tapal Batas, Camat Jejawi "Tak Berdaya"


Arie Perdana Putra 2018-01-13 19:21:01 Ogan Komering Ilir 162 kali

Ilustrasi

KAYUAGUNG, Kabar28.com,- Kepala Desa Karang Agung, Muslinah dan mantan Plt Kepala Desa Batun Baru, Kecamatan Jejawi, Jailani diduga telah mengabaikan keputusan Bupati OKI yang telah menetapkan tapal batas desa, Kades aktif dan mantan Kades ini kompak mengubah tapal batas antara Desa Batun Baru dan Desa Karang Agung secara sepihak.

Hal ini jelas mengangkangi Surat Keputusan (SK) Bupati OKI tahun 2010 tentang penetapan Desa Batun Baru Ir H Ishak Mekki, MM, selaku Bupati OKI ketika itu, secara rinci sudah menjelaskan dan mengatur tentang penetapan Desa Batun Baru sebagai Desa mandiri.

Dalam SK Penetapan Desa Batun Baru sebagai desa defimitif, merupakan hasil pemekaran dari Desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi.

Surat penetapan Bupati dilengkapi dengan data-data kependudukan, data aset-aset desa, dan peta batas-batas desa, yang salah satu diantaranya mengatur tentang tapal batas Desa Batun Baru dengan Desa Karang Agung.

Namun, baru baru ini terungkap, bahwa batas wilayah Desa Batun Baru dan Desa Karang Agung, diubah secara sepihak oleh kesepakatan kedua Kepala Desa yaitu, antara Muslinah selaku Kepala Desa Karang Agung, dengan Jailani, Plt Kepala Desa Batun Baru.

Entah apa motif kedua oknum tersebut mengubah batas desa yang telah ditetapkan Bupati, walaupun mereka sudah tahu bahwa ada surat penetapan Bupati yang sudah mengatur tentang batas kedua Desa itu.

Anehnya, Camat Jejawi tidak berdaya menghadapi kepala Desa dan mantan plt kepala Desa yang merubah peta batas Desa.

Ketidakberdayaan Camat Jejawi terlihat jelas ketika diadakan beberapa kali rapat mediasi di Kantor Kecamatan beberapa waktu yang lalu. Rapat mediasi menanggapi gugatan warga Desa Batun Baru mengenai bergesernya batas desa.

Dengan bergesernya batas kedua Desa itu, warga Desa Batun Baru merasa dirugikan, sebab banyak lahan milik mereka yang masuk ke dalam wilayah Desa Karang Agung.

Menanggapi hal ini, Sekjen DPP Forum Keadilan RI, Ansori AK menjelaskan bahwa surat kesepakatan kedua Kepala Desa itu tidak bisa dijadikan dasar untuk merubah tapal batas kedua Desa. “ Karena tapal batas sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati," ungkapnya.

Menurutnya, Bupati adalah kepala pemerintahan di daerah, surat ketetapan Bupati sudah mempunyai ketetapan hukum tetap. "Secara hukum, surat kesepakatan kedua oknum itu batal demi hukum," cetus Ansori.

Diterangkannya, bahwa persoalan batas desa itu muncul, karena adanya proyek pembangubnan Jalan Tol Palembang-Kayuagung yang melibatkan PT Waskita Karya selaku pelaksana.

Lahan milik warga Desa Batun Baru yang terkena pembangunan Proyek Jalan Poros Tol Interchange Jejawi, berdasarkan catatan ada 170 hektar dan panjangnya sekitar 4,5 kilo meter, menurut laporan warga selaku pemilik lahan yang sah, mereka sama sekali belum mendapat ganti rugi.

"Lahan seluas itu belum mendapat ganti rugi, dan masuk dalam wilayah Desa Karang Agung. Dalam peta surat penetapan Bupati, lahan itu termasuk ke dalam wilayah Desa Batun Baru, sangat wajar jika warga Desa Batun Baru mengklaim lahan yang terkena lintasan pembangunan jalan poros tol itu milik mereka," pungkasnya.

Camat Jejawi, Hj Harianti kepada wartawan mengaku belum mengetahui jika pihak desa mengubah SK bupati. "Kita belum dapat informasinya. Tapi secara logika hal itu tidak wajar, nanti kita konfirmasi dengan yang bersangkutan," singkatnya. (old)

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close