Anggota DPRD DKI Duga Tim Gubernur Hanya untuk Wadahi Timses


Mutiara Safitri 2018-01-04 09:40:46 Politik 37 kali

Gedung DPRD DKI (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) diberi fasilitas mewah dan gaji berlimpah. Pimpinan Komisi bidang keuangan DPRD DKI mengkritik TGUPP yang berat di ongkos dan diduga hanya untuk mewadahi mantan tim sukses.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Jhonny Simanjuntak, mengatakan pihaknya telah mengadakan rapat kerja dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Rabu (3/1) kemarin. Dia tidak puas dengan pemaparan soal TGUPP dari pihak eksekutif itu. "Sebenarnya itu masih bisa penghematan," kata Jhonny.

Bappeda menganggarkan dana untuk gaji TGUPP sebesar Rp 19.880.820.000,00. Ketuanya dapat gaji Rp 51.570.000,00 per bulan dengan fasilitas mobil dinas Toyota Altis. Total anggota TGUPP ada 73 orang. "Yang saya kritisi sebenarnya TGUPP cukup diisi lima orang per bidang itu," kata Jhonny.

Ada lima bidang yang disebutnya terdapat dalam TGUPP, yakni bidang kelautan dan pesisir, bidang harmonisasi peraturan atau legislasi, bidang ekonomi, bidang pencegahan korupsi, dan bidang percepatan pembangunan. Bila tiap bidang diisi lima orang, maka paling banter jumlah total anggota TGUPP sebanyak 25 orang, tak akan sampai 73 orang.

Bila 25 orang itu digaji Rp 30 juta per orang, maka duitnya masih lebih murah ketimbang anggaran TGUPP yang sekarang yang mencapai Rp 19 miliar. Duitnya bakal terpakai Rp 750 juta saja.

Ini juga menyangkut problem inefisiensi rekrutan dalam TGUPP. Dalam grade 3c yang bergaji Rp 8 juta, disyaratkan agar rekrutan mempunyai pengalaman kerja satu tahun dan mempunyai pendidikan minimal S1. Menurut Jhonny, pegawai administrasi dengan spesifikasi seperti itu sebenarnya tidak dibutuhkan atau tidak perlu mencari orang. Cukup ambil PNS dari Bappeda DKI saja. "Katanya menggunakan dari tenaga PNS. Kalau PNS, ngapain lagi diberi gaji tambahan?" kata Jhonny

Jhonny memandang TGUPP adalah kelompok think thank yang membantu Gubernur Anies Baswedan. Maka spesifikasi orang-orang dalam kelompok itu juga harus kelas atas, sekaliber Bambang Widjojanto mantan pimpinan KPK, aktivis HAM Nursyahbani Katjasungkana, atau eks-Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Kalau pekerjaan administratif, serahkan saja ke PNS, tak perlu merekrut banyak-banyak orang.

"Gubernur harus hati-hati. Ini jadi rusak dengan adanya kualifikasi rendah, ini yang membebani pembiayaan. Patut diduga ini hanya untuk mengakomodir tim-tim sukses," kata Jhonny

Dia menjadi maklum apabila ada sorotan bahwa TGUPP hanya dibentuk sebagai wadah bagi mantan tim sukses. Kini anggaran sudah diketok dan masuk dalam APBD DKI. Menurut Jhonny belum terlambat bagi Gubernur Anies untuk memangkas pembiayaan fasilitas TGUPP yang kelewat mahal.

"Tinggal political will dari Gubernur. Mau nggak? Kalau nggak mau ya nanti saya khawatir masyarakat akan semakin tidak percaya dengan Gubernur, karena program yang ada terkesan tidak direncanakan dengan baik, mendalam, dan komprehensif," kata Jhonny.

"Sudahlah, cukup orang-orang sekelas Bambang Widjojanto saja yang dipekerjakan. Tenaga administrasi dan lapangan cukup dari PNS," tandasnya.

Sumber : detik.com 

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close