Menang Kasasi, PPP Romi-Arsul Apresiasi MA yang Tolak Kasasi Djan


Mutiara Safitri 2017-12-25 13:36:38 Politik 81 kali

Djan Faridz (Foto : istimewa)

Jakarta, Kabar28.com,-  Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya menolak kasasi yang diajukan Djan Faridz terkait kepengurusan PPP dan menyatakan pengurus resmi PPP ialah yang berada di bawah Ketum M Romahurmuziy (Romi) dan Sekjen Arsul Sani. PPP Romi-Arsul mengapresiasi putusan tersebut.

Sekjen Arsul Sani menegaskan dengan putusan tertanggal 4 Desember 2017, artinya tak ada lagi proses hukum yang terkait perselisihan internal PPP.

"Putusan ini sekaligus juga menunjukkan konsistensi lembaga peradilan dalam melihat dan menilai keabsahan kepengurusan PPP dari sudut hukum," ujar Arsul saat dimintai tanggapan, Senin (25/12/2017).

Terkait perselisihan internal PPP, Arsul menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya juga telah menolak 4 permohonan uji materi (JR) Djan Faridz dan kubunya atas UU Parpol dan UU Pilkada yang terkait dengan kewenangan kepengurusan parpol dalam mengusung calon di Pilkada.

Sebelum putusan kasasi TUN ini, lanjut Arsul, di perkara perdata, MA melalui putusan di tingkat peninjauan kembali No 79/2017 juga telah memenangkan kepengurusan Romi-Arsul.

Atas dasar tersebut, Arsul berharap semua pihak menghormatinya, termasuk para ahli hukum yang menurutnya selama ini membela secara sepihak Djan. Arsul pun menyebut PPP Romi tetap membuka pintu kepada Djan untuk bergabung membesarkan partai.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengajak seluruh kader PPP bersatu menyongsong pemilu 2019. Kubu Djan, disebut Awiek, sangat dipersilakan untuk bergabung bersama Romi.

"Sudahi pertentangan politik, toh persoalan hukum sudah tuntas. Putusan PK 79, putusan kasasi TUN 514 serta 4 putusan MK semuanya melegalisasi kengurusan PPP hasil muktamar Pondok Gede, termasuk kami menempati kantor PPP secara legal dan sah tanpa gesekan sama sekali," ucap Awiek

Kasus bermula saat Djan Faridz menggugat SK Menkum HAM Nomor M.HH-06.AH.11.01 tertanggal 27 April 2016. Dalam SK itu, ditetapkan susunan PPP 2016-2021, yang diketuai Romi, dengan Sekjen Arsul Sani.

Atas hal itu, Djan tidak terima dan mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta. Di tingkat pertama itu, Djan Faridz menang. Pada 22 November 2016, majelis hakim mencabut SK Kemenkum HAM tersebut.

Tapi di tingkat banding, kondisi berbalik. Pada 6 Juni 2017, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membatalkan putusan PTUN Jakarta dan menyatakan gugatan Djan Faridz tidak dapat diterima. Djan lalu mengajukan kasasi sebelum MA menolaknya. "Menolak permohonan kasasi PPP yang diwakili Djan Faridz-Achmad Dimyati Natakusumah,"

Putusan itu diketok pada 4 Desember 2017 oleh ketua majelis Yulius dengan anggota Yosran dan Is Sudaryono. Menurut majelis kasasi, perkara yang dipersoalkan merupakan kewenangan pengadilan umum, bukan PTUN.

Sumber : detik.com

Bagikan Berita/Artikel ini :

Berita Terkait


Berita Terbaru


close