LPKA Klas I Palembang Sampaikan Berbagai Kebutuhan ke DPRD Sumsel

Audiensi antara Kepala LPKA beserta jajaran dengan Ketua DPRD Sumsel, Ketua Komisi V DPRD Sumsel dan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Senin (3/4). (foto : ardhy)

Palembang, Kabar28.com,- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Palembang menyampaikan permohonan terhadap sejumlah fasilitas hingga anggaran makan kepada DPRD Sumsel dengan harapan segera direkomendasikan kepada pihak Pemorv Sumsel.

Hal ini terungkap ketika terjadinya audiensi antara Kepala LPKA beserta jajaran dengan Ketua DPRD Sumsel, Ketua Komisi V DPRD Sumsel dan Ketua Komisi I DPRD Sumsel, Senin (3/4).

Kepala LPKA Klas I Palembang, mengatakan, Endang Lintang H, masih banyak persoalan terhadap para anak binaan, mulai dari fasilitas alat keterampilan hingga anggaran makan yang dianggap masih sangat tidak mencukupi.

“Kami berharap melalui audiensi ini semua permintaan kami direalisasikan. Seperti kami membutuhkan perbaikan terali agar lebih baik dan terkesan tidak lagi seperti penjara hingga besaran anggaran makan bagi anak binaan yang saat ini hanya sebesar Rp 14.500 per harinya,” terang dia.

Kalau fasilitas yang layak didapatkan di LPKA tersebut, lanjut Endang, maka anak binaannya setelah keluar dari sana tentu memiliki kemampuan khusus seperti misalnya keterampilan menjahit, memainkan alat musik dan lain sebagainya.

“Jadi anank anak tersebut ketika keluar memiliki kemampuan sehingga dapat berkarya, kalau fasilitas tidak bagus atau tak layak bagaimana bisa mereka melanjutkan hidup diluar, terlebih hanya mengandalkan ijazah tamatan SMP atau SMA sederajat lainnya,” beber dia.

Begitupun dengan makanan yang dikonsumsi para anak binaan tersebut, bila hanya dengan anggaran yang besarannya hanya 14.500 rupiah per harinya ditegaskan Endang mana bisa memberikan gixi yang cukup.

“Artinya kan sekali makan mereka hanya kurang dari 5000 rupiah, bagaimana mau sehat di binaan itu. Kami meminta agar anggaran makan mereka anak binaan tersebut ditingkatkan, sebab memang dari segi usia mereka tengah masa pertumbuhan baik fisik maupun mentaal jadi gizi dan makanan yang layak sangat dibutuhkan,” harapnya.

“Selain itu juga kami meminta supaya diberikan bantuan tempat tidur layaknya masyarakat diluar atau kasur yang bagus, sebab selama ini memang anak binaan tersebut masih tidur diatas ubin. Permintaan lain juga berupa bantuan alat musik supaya mereka menikmati masa binaan mereka dan mampu berkarya dengan maksimal,” tambah Endang.

Menurut Endang, idealnya anggaran yang harus disiapkan bagi penghuni lapas anak yaitu Rp 45 ribu per hari. “Kalau idealnya Rp 45 ribu, jadi dibagi tiga, satu kali makan Rp 15 ribu,” harapnya.

Kondisi demikian ini, membuat pihaknya prihatin. Bahkan Endang mengaku pernah menangis ketika melihat anak-anak binaannya makan sahur pada bulan suci ramadhan. “Saya bahkan sedih ketika melihat anak-anak sahur dengan makanan seadanya, kadang diluar sana, sahur sama rendang saja masih malas makan. Kasihan  sekal anak-anak ini,” ungkapnya.

Dia berharap DPRD Sumsel merundingkan hal tersebut dengan pemerintah daerah, sehingga pada tahun depan bisa dialokasikan untuk pemenuhan makan anak-anak warga binaan ini.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Giri Ramandha Kiemas, berjanji akan segera membicarakannya dengan kepala daerah yang dalam hal ini Gubernur Sumsel. Kedepan juga pihaknya terus mendukung jika adanya perbaikan dan kemajuan pada LPKA tersebut.

“Perubahan nama dari Lapas menjadi Binaan tersebut sangat bagus.Permintaan dan harapan dari pihak LPKA ini secara teknis bisa diajukan dan akan saya bicarakan dengan kepala daerah yakni pak Gubernur Sumsel. Saya akan buat rekomendasi dengan pak gubernur,” ucapnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi kesejahteraan rakyat, Fahlevi Maizano, dengan pada prinsipnya mereka mendukung semua apa yang dilakukan LPKA asal bernilai positif.

“Apa saja kami dukung asal demi kemajuan. Untuk pendidikannya sendiri sebenarnya Komisi V ini hanya mengurusi SMA sederajat namun soal penempatan guru akan dibicarakan lagi,” terang politisi PDIP itu.

“Kami juga tentunya akan berkordinasi dengan dinas sosial untuk menanggapi  kebutuhan gizi anak-anak warga binaan tersebut,” pungkas dia.

Ditempat yang sama juga diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Sumsel Kartika Sandra Desy yang membidangi pemerintahan dan anggaran. Pihaknya mensuport langsung seperti yang disampaikan pak Ketua DPRD Sumsel dan berharap apa yang diminta LPKA itu segeraterealisasikan. “Komisi 1 siap untuk koordinasi kedepannya. Semoga lekas terealisasikan,” tutup dia. (Ardhy).

Baca Lainnya

close